Menjaga Ketahanan Pangan Sektor Perunggasan


  1. GPPU  
  2. Artikel  
  3. Selayang Pandang


Jumat,23 Agustus 2019, 14:04 WIB

Kekalahan Indonesia atas gugatan Brasil di sidang WTO membuat dinamika perunggasan nasional cukup menarik perhatian berbagai kalangan. Wacana akan masuknya ayam dari Brasil yang santer diberitakan di media nasional tentu tidak bisa dianggap sebagai angin lalu. Bagaimanapun, penyediaan pangan nasional khususnya daging ayam yang selama ini mutlak dipenuhi dari produksi dalam negeri akan terancam eksistensinya.

Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) sebagai organisasi yang menghimpun perusahaan pembibitan unggas di Indonesia tentu tidak tinggal diam dalam melihat ancaman yang cukup serius ini. Berbagai upaya negosiasi dengan kementerian terkait pun sudah dilakukan, termasuk rencana bersurat kepada Presiden Republik Indonesia juga akan dilakukan demi kelangsungan usaha perunggasan yang sudah berjalan selama puluhan tahun ini.

Penulis menilai, terlepas dari aturan-aturan yang mengikat di dalam Perjanjian WTO, pemerintah semestinya merujuk kembali amanat konstitusi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 36 Ayat 1 yang berbunyi “Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.” Padahal, sejauh ini produksi daging ayam nasional telah mengalami surplus produksi. Artinya, jika kemudian keran impor daging ayam ini dibuka, tentu tidak sejalan dengan apa yang tertulis di dalam undang-undang tersebut.

Ketersediaan pangan khususnya yang berasal dari ternak unggas sesungguhnya memiliki nilai unggul jika dibandingkan dengan pangan lain yang sebagian besar masih mengandalkan impor. Sebut saja seperti beras, gula pasir, susu, maupun daging sapi yang nilai impornya sangat besar. Kesuksesan industri perunggasan nasional bisa menjadi contoh tentang bagaimana industri dalam negeri bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakat melalui produksi sendiri. Oleh karena itu, pemerintah juga berkewajiban melindungi pelaku usaha perunggasan seperti yang tertera pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.”

Pemerintah juga seharusnya tidak hanya melihat sisi persoalan harga yang dinilai akan lebih murah jika dibandingkan dengan daging ayam produksi dalam negeri, akan tetapi harus dilihat juga lebih jauh mengenai dampak keseluruhan yang akan terjadi. Sejauh ini, industri perunggasan nasional mampu menyerap 5-6 juta tenaga kerja langsung, belum lagi jika ditambah dengan pelaku pada sektor terkait seperti usaha pertanian jagung, padi (sekam), dan lain-lain yang digunakan sebagai sumber utama bahan pakan. Bisa dibayangkan jika impor ayam benar-benar terjadi maka berapa ratus ribu orang yang akan kehilangan pekerjaan dalam sektor perunggasan, pertanian, dan usaha terkait lain.

            Selain melakukan negosiasi dengan banyak pihak, GPPU juga menyadari bahwa keterbukaan di era perdagangan bebas seperti sekarang juga tidak bisa dihindari jika tidak diimbangi dengan daya saing yang kuat dari produksi dalam negeri itu sendiri. GPPU senantiasa mengimbau kepada para anggota agar terus melakukan perbaikan manajemen produksi agar suatu saat bisa bersaing secara kompetitif dengan produksi ayam dari luar negeri.

Penulis mendapatkan informasi bahwa biaya pokok produksi (BPP) ayam hidup di Brasil hanya 9-10 ribu rupiah per kilogram, jika dibandingkan dengan di Indonesia yang masih bertengger di angka 17-18 ribu rupiah per kilogramnya, maka dilihat dari segi harga, daya saing produksi dalam negeri tentunya masih kalah jauh. Melihat kenyataan ini, sebenarnya pemerintah Indonesia bisa meniru seperti yang telah dilakukan pemerintah Brasil dalam membuat strategi besar di industri perunggasannya. Harga bahan pakan yang murah dan jumlahnya yang melimpah, dukungan permodalan dengan suku bunga yang rendah, serta didukung dengan pemeliharaan ayam menggunakan kandang closed house dengan sistem full integrated, itulah yang membuat Brasil menjadi negara pengekspor daging ayam terbesar di dunia. Indonesia tentunya bisa dan akan bisa bersaing jika semua pihak mampu bersinergi dengan baik demi terwujudnya industri perunggasan nasional yang kompetitif dan mampu berdaya saing. Penulis merupakan Ketua Umum GPPU periode 2018-2022.


Artikel Lain

Kandungan Nutrisi Telur Ayam

Senin,13 September 2021

Kandungan nutrisi dari telur ayam per 100 gram.


Mencintai Profesi Sepenuh Hati

Minggu,16 Agustus 2020

Bekerja dengan cinta agar semua terasa ringan dan menyenangkan menuntun kiprahnya selama 40 tahun di…


Supply Chain Industri Ayam Dan Telur

Sabtu,15 Agustus 2020

Infografis tentang Supply Chain Industri Ayam Dan Telur di Indonesia


Cegah Stunting dengan Konsumsi Protein Hewani

Jumat,14 Agustus 2020

Indonesia merupakan salah satu negara dengan triple ganda permasalahan gizi. Indonesia adalah negara…


SEKAPUR SIRIH

Jumat,14 Agustus 2020

SEKAPUR SIRIH ....Tiada terasa tahun ini GPPU beranjak ke usia yang ke 50. Usia 50 menandakan kedewasaan…



Keep in touch with us


Jl. Gn. Sahari No.11, RT.11/RW.6, Kota Tua, Ancol, Pademangan, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430

info@gppu-id.org

(021) 62317902

Your message has been sent. Thank you!
 

© 2019 GPPU. All Rights Reserved